Contoh Delegasi, Atribusi Dan Mandat

A.      DELEGASI

Surat Perintah Sebelas Maret

Surat Perintah Sebelas Maret atau Surat Perintah 11 Maret yang disingkat menjadi Supersemar adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966.

Surat ini berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto, selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu.

Surat Perintah Sebelas Maret ini adalah versi yang dikeluarkan dari Markas Besar Angkatan Darat (AD) yang juga tercatat dalam buku-buku sejarah. Sebagian kalangan sejarawan Indonesia mengatakan bahwa terdapat berbagai versi Supersemar sehingga masih ditelusuri naskah supersemar yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno di Istana Bogor.

B.      Atribusi

OJK Resmi Ambil Alih Tugas BI Awasi Perbankan

                Setelah melalui proses panjang, akhirnya pengalihan pengawasan perbankan dan non perbankan resmi dilimpahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai 1 Januari 2014. Sebelumnya, tugas tersebut selama ini berada di tangan Bank Indonesia (BI).

Berlangsung di kantor Bank Indonesia (BI), transisi pengawasan ini ditandai dengan serah terima fungsi pengaturan dan pengawasan mikro prudensial oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo kepada Ketua OJK Muliaman D Hadad.

Dalam acara pengalihan fungsi ini, turut hadir seluruh jajaran BI dan OJK. Kedua lembaga ini berbaur menjadi satu demi tujuan bersama untuk meningkatkan pengawasan sistem perbankan, non perbankan dan pasar modal di Tanah Air.

Menurut Agus Martowardojo, pengalihan fungsi ini merupakan pondasi untuk menghadapi tantangan global untuk membangun sistem keuangan dan pengawasan di industri perbankan, non bank dan pasar modal.

"Pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari BI ke OJK menjadi tonggak bersejarah untuk menghadapi sistem keuangan yang kuat. Sehingga kita akan semakin kuat dalam menghadapi shock global," terang dia saat memberi sambutan di acara Transisi Pengawasan Bank di kantornya, Jakarta, Selasa (31/12/2013).

Penyerahan tugas tersebut merupakan langkah pelaksanaan amanah Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2012 tentang OJK. Selama ini, tambah Agus, kekuatan sistem keuangan Indonesia mampu menyerap shock global dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan stabilnya kinerja sektor perbankan.

"Kemampuan modal, likuiditas dan profitabilitas sektor perbankan di Indonesia sangat kuat dan stabil. Semua ini dihasilkan dari perilaku manajemen perbankan yang menerapkan budaya risiko yang baik dan menjalankan aspek kepatuhan," tandasnya.

Dia optimistis, masa transisi dapat berjalan dengan baik. Tidak ada perubahan pengaturan, perizinan dan lainnya. Ini adalah permulaan bagi OJK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yang berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Dalam hal ini, OJK tidak akan berjalan sendiri karena didukung oleh pemerintah, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan lembaga lain serta putra putri terbaik dari BI.

"Kami mendukung penuh putra putri BI untuk mengawal masa transisi ini supaya dapat tercipta sistem keuangan yang terintegrasi dengan OJK. Integritas dan kompetensi akan tetap melekat di mana putra putri ini bertugas serta terus menjunjung tinggi etos kerja," pungkas Agus.

C.      MANDAT

Cegah Tim Gadungan, SBY Minta Jokowi Berikan Mandat pada Tim

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Untuk mencegah adanya tim gadungan yang meminta berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pemerintah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta presiden terpilih, Joko Widodo memberikan mandat kepada tim transisi atau orang-orang yang ditunjuk melakukan koordinasi.

"Supaya tertib, dari pihak Pak Jokowi akan memberikan mandat kepada siapa yang akan berkomunikasi dengan kita secara tertulis, disebutkan si a, si b, si c, si d, dan ditandatangani oleh beliau," katanya, Jumat (5/9).

Ia mengatakan ketika bertemu dengan Jokowi di Bali, sudah ada permintaan untuk koordinasi dengan para menteri. Ia melihat materi yang diajukan lebih banyak materi bidang perekonomian, polhukam, serta hal-hal yang bersifat umum.

Karena itu, tiga menko dan Mensesneg akan menjadi pintu masuk bagi tim transisi Jokowi untuk melakukan komunikasi.

"Berarti saya mandatkan kepada tiga Menteri Koordinator, untuk siapa bertemu dengan siapa. Sedangkan yang umum, soal-soal kelembagaan, house keeping lembaga Kepresidenan, urusan Pengamanan Presiden misalnya Danpaspamres dengan tim, sudah diterima oleh Presiden terpilih menjelaskan a, b, c, d, dan yang lain-lain. Kalau itu biar Menteri Sekretaris Negara yang mengkoordinasikan. Sedangkan saya dan Wapres memberikan supervisi agar semuanya berlangsung dengan baik," katanya.

 ANALISIS :

1.       DELEGASI

Pada dasarnya SUPERSEMAR merupakan sebuah mandat pres. Soekarno kepada soeharto, tetapi pada akhirnya supersemar tersebut justru menjadi sebuah perintah pengalihan jabatan langsung sehingga soeharto menduduki bangku presiden.

2.       ATRIBUSI

Mulai 1 Januari OJK resmi mengambil alih tugas BI dalam mengawasi perbankan dan non perbankan, hal ini diatur dalam UU no 21 tentang OJK.

3.       MANDAT

Jokowi sebagai presiden Indonesia memberikan mandat kepada tim koordinasi untuk mengatur koordinasi.